Komisi II Setujui Anggaran Kemendagri, DKPP dan BNPP

11-09-2019 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali saat memimpin Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri. Foto: Runi/rni

 

Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tahun 2020. Diharapkan dengan persetujuan anggaran ini mampu meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Untuk Kemendagri, Komisi II DPR RI pun menyetujui usulan tambahan  anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,4 triliun.

 

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2020 sebesar Rp 3,4 triliun untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran Kemendagri tahun 2020. Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkan ke dalam alokasi anggaran Kemendagri tahun 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

Selain itu, lanjut Zainudin, Komisi II DPR RI juga menyetujui pagu anggaran BNPP tahun 2020 sebesar Rp 245 miliar  untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran BNPP tahun 2020. Khusus untuk DKPP, Komisi II DPR RI juga menyetujui jumlah pagu anggarannya sebesar Rp 10,7 miliar yang dianggarkan melalui pagu anggaran Bawaslu tahun 2020 dan usulan tambahan anggaran yang diajukan DKPP sebesar Rp 147 miliar.

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Komisi II DPR RI pun juga berharap Banggar DPR RI untuk bisa memenuhi anggaran tersebut. ”Serta meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 pada satker khususnya DKPP,” tutup Zainudin. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...